 |
| Peta Jalan Trans Papua. |
Jayapura -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali berang atas pemberitaan sebuah media online nasional yang mengambil judul cukup bombastis, Ada Jalan Trans Papua, dari Jayapura ke Merauke Bisa Pakai Mobil terkait proyek infrastruktur pembangunan jalan Trans Papua.
"Saya sangat kecewa membaca pemberitaan di media bahwa 'Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil'," kata Natalius Pigai dalam pernyataannyanya kepada pers, Senin (21/2).
Dia juga mengritik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menurut dia tidak kredibel dan tidak berintegritas. “Pasalnya selama ini selalu saja melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan.”
Padahal Pigai mengaku pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggung jawab telah menghadap dirinya dan meminta maaf atas kesalahan informasi pembangunan jalan trans Papua yang beredar di berbagai media nasional beberapa waktu terakhir.
“Empat hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan dan janji akan perbaiki secepatnya, termasuk jalan Merauke ke Boven Digul," paparnya.
Menurut Pigai pimpinan PUPR juga tidak mampu menujukkan fakta-fakta riil dan tidak mampu menjawab lima item permintaannya terkait pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua.
"Pertama saya minta penerbitan instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Kedua, percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua, lalu peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada dan pembangunan jalan dan jembatan yang baru,” ujarnya.
Kedua pertanyaan lain yang diajukan Komisioner ini adalah terkait pemberdayaan orang asli papua sebagai kepala balai, dan prioritas kontraktor utama bagi OAP diulai tahun anggaran 2017.
"Permintaan saya tidak terlalu rumit dan juga bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi rakyat kita beraneka warga suku yang ada di Papua dan Papua Barat. Jadi jangan berulah bohongi rakyat Papua dan Indonesia lagi," tandasnya.
Sebelumnya seperti diberitakan Tabloidjubi (13/2) Natalius Pigai juga menuding Pemerintahan Jokowi telah membohongi masyarakat Papua melalui salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, pada 10/2/2017 yang memberitakan tentang keberhasilan insfrastruktur jalan dan jembatan dengan judul "Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membela Bukit".
Pasalnya cukup mengagetkan berbagai pihak, termasuk rakyat Papua karena selain judulnya sangat bombastis juga seakan-akan semuanya adalah benar.
"Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, saya tidak pernah mengetahui rancang bangun Insfrastruktur jalan dan jembatan di Papua 2015-2019. Saya minta tunjukkan barang buktinya mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran," kata Natalius Pigai.
Dilansir Antara Mei 2011, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah VI Provinsi Papua di Timika, Tarianus Panjaitan, waktu itu mengatakan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Timika-Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai telah dimulai sejak 2010.
Ruas jalan yang sudah dibangun sepanjang 20,4 kilometer. Panjang keseluruhan ruas jalan yang akan dibangun mencapai 263 kilometer.
Menurut Tarianus, pembangunan ruas jalan Timika-Enarotali dibagi beberapa tahap yakni Timika-Kali Kopi sepanjang 75 kilometer dan Kali Kopi-Enarotali sepanjang 135 kilometer.
"Saya sangat kecewa membaca pemberitaan di media bahwa 'Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil'," kata Natalius Pigai dalam pernyataannyanya kepada pers, Senin (21/2).
Dia juga mengritik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menurut dia tidak kredibel dan tidak berintegritas. “Pasalnya selama ini selalu saja melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan.”
Padahal Pigai mengaku pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggung jawab telah menghadap dirinya dan meminta maaf atas kesalahan informasi pembangunan jalan trans Papua yang beredar di berbagai media nasional beberapa waktu terakhir.
“Empat hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan dan janji akan perbaiki secepatnya, termasuk jalan Merauke ke Boven Digul," paparnya.
Menurut Pigai pimpinan PUPR juga tidak mampu menujukkan fakta-fakta riil dan tidak mampu menjawab lima item permintaannya terkait pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua.
"Pertama saya minta penerbitan instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Kedua, percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua, lalu peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada dan pembangunan jalan dan jembatan yang baru,” ujarnya.
Kedua pertanyaan lain yang diajukan Komisioner ini adalah terkait pemberdayaan orang asli papua sebagai kepala balai, dan prioritas kontraktor utama bagi OAP diulai tahun anggaran 2017.
"Permintaan saya tidak terlalu rumit dan juga bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi rakyat kita beraneka warga suku yang ada di Papua dan Papua Barat. Jadi jangan berulah bohongi rakyat Papua dan Indonesia lagi," tandasnya.
Sebelumnya seperti diberitakan Tabloidjubi (13/2) Natalius Pigai juga menuding Pemerintahan Jokowi telah membohongi masyarakat Papua melalui salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, pada 10/2/2017 yang memberitakan tentang keberhasilan insfrastruktur jalan dan jembatan dengan judul "Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membela Bukit".
Pasalnya cukup mengagetkan berbagai pihak, termasuk rakyat Papua karena selain judulnya sangat bombastis juga seakan-akan semuanya adalah benar.
"Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, saya tidak pernah mengetahui rancang bangun Insfrastruktur jalan dan jembatan di Papua 2015-2019. Saya minta tunjukkan barang buktinya mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran," kata Natalius Pigai.
Dilansir Antara Mei 2011, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah VI Provinsi Papua di Timika, Tarianus Panjaitan, waktu itu mengatakan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Timika-Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai telah dimulai sejak 2010.
Ruas jalan yang sudah dibangun sepanjang 20,4 kilometer. Panjang keseluruhan ruas jalan yang akan dibangun mencapai 263 kilometer.
Menurut Tarianus, pembangunan ruas jalan Timika-Enarotali dibagi beberapa tahap yakni Timika-Kali Kopi sepanjang 75 kilometer dan Kali Kopi-Enarotali sepanjang 135 kilometer.
Foto dan klaim PUPR
Dari hasil pengamatan redaksi terkait pemberitaan jalan Trans Papua yang cukup bombastis dan dokumentasi PUPR yang tersebar di berbagai media, tampak dokumentasi foto-foto cuplikan Jalan Trans Papua yang diklaim, tidak mencantumkan identitas lokasi foto ruas jalan tersebut dengan persis.
Padahal sebagian foto-foto tersebut berasal dari dokumentasi PUPR sendiri.
“Itu yang dong ambil jadi foto untuk jalan tembus Jayapura-Merauke tu jalan ke Wamena-Merauke yang sampai saat ini tidak diteruskan,” kata Michael Himan asal Wamena yang saat ini bekerja di Jakarta kepada Jubi Selasa (21/2/2017).
Bagi para pembaca yang tidak mengetahui bagaimana medan dan topografi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebaran foto-foto tanpa kejelasan lokasi yang diklaim sebagai bukti pembangunan jalan Trans Papua belakangan ini memang dapat menyesatkan.
Berdasarkan informasi Biro Komunikasi Pubik PUPR yang dikeluarkan pu.co.id, website Kementerian PUPR, Selasa (21/2) pihak kementerian saat ini sedang menurunkan 3 tim ekspedisi pada tiga ruas Jalan di Papua.
Ruas jalan itu yakni Merauke - Tanah Merah - Oksibil sepanjang 688,07 Km; perbatasan Papua Barat - Nabire - Waghete arah Timika - Enarotali 275,5 Km; dan Sorong - Pelabuhan Arar - Manokwari 594,81 Km.
Melalui ekspedisi tersebut PUPR mengaku hendak memberikan informasi kepada publik tentang progres peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur terkait di Papua dan Papua Barat. Ekspedisi tersebut diikuti oleh awak media lokal dan nasional.
Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, A. Gani Ghozali dan Kepala Balai Besar Jalan Wilayah XVIII Papua, Osman Hariyanto Marbun dikatakan ikut meninjau perbaikan ruas Merauke - Tanah Merah - Oksibil, di ruas jalan Getentiri - Batas Kabupaten Merauke/Boven Digoel sepanjang 77,70 Km, dan Tanah Merah - Getentiri sepanjang 73,20 Km.
Perbaikan jalan dilakukan dengan menurunkan alat berat dan personil untuk melakukan penanganan sementara terhadap ruas jalan di daerah Boven Digul yang rusak parah.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, capaian pembangunan jalan Trans hingga tahun 2016 bertambah. “Dari 10 segmen jalan di Trans Papua sepanjang 3.259 Km, jalan yang sudah tembus mencapai 2.789 km, sisanya 467 Km belum tembus. Kondisi jalan yang sudah tembus yakni sudah diaspal sepanjang 1.570 Km dan kondisi perkerasan sepanjang 1.218 Km. Sementara untuk Jalan Perbatasan Papua, dikatakan Arie dari total rencana panjang jalan 1,098 km, jalan yang sudah tembus mencapai 876 km,” terangnya di website PUPR tersebut.
Arie juga mengklaim keterlibatan kontraktor lokal di Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, hampir setengahnya. “Dari 77 paket di 2016 sebanyak 34 paket ditangani kontraktor lokal,” ujar Arie. (*)
Padahal sebagian foto-foto tersebut berasal dari dokumentasi PUPR sendiri.
“Itu yang dong ambil jadi foto untuk jalan tembus Jayapura-Merauke tu jalan ke Wamena-Merauke yang sampai saat ini tidak diteruskan,” kata Michael Himan asal Wamena yang saat ini bekerja di Jakarta kepada Jubi Selasa (21/2/2017).
Bagi para pembaca yang tidak mengetahui bagaimana medan dan topografi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebaran foto-foto tanpa kejelasan lokasi yang diklaim sebagai bukti pembangunan jalan Trans Papua belakangan ini memang dapat menyesatkan.
Berdasarkan informasi Biro Komunikasi Pubik PUPR yang dikeluarkan pu.co.id, website Kementerian PUPR, Selasa (21/2) pihak kementerian saat ini sedang menurunkan 3 tim ekspedisi pada tiga ruas Jalan di Papua.
Ruas jalan itu yakni Merauke - Tanah Merah - Oksibil sepanjang 688,07 Km; perbatasan Papua Barat - Nabire - Waghete arah Timika - Enarotali 275,5 Km; dan Sorong - Pelabuhan Arar - Manokwari 594,81 Km.
Melalui ekspedisi tersebut PUPR mengaku hendak memberikan informasi kepada publik tentang progres peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur terkait di Papua dan Papua Barat. Ekspedisi tersebut diikuti oleh awak media lokal dan nasional.
Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, A. Gani Ghozali dan Kepala Balai Besar Jalan Wilayah XVIII Papua, Osman Hariyanto Marbun dikatakan ikut meninjau perbaikan ruas Merauke - Tanah Merah - Oksibil, di ruas jalan Getentiri - Batas Kabupaten Merauke/Boven Digoel sepanjang 77,70 Km, dan Tanah Merah - Getentiri sepanjang 73,20 Km.
Perbaikan jalan dilakukan dengan menurunkan alat berat dan personil untuk melakukan penanganan sementara terhadap ruas jalan di daerah Boven Digul yang rusak parah.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, capaian pembangunan jalan Trans hingga tahun 2016 bertambah. “Dari 10 segmen jalan di Trans Papua sepanjang 3.259 Km, jalan yang sudah tembus mencapai 2.789 km, sisanya 467 Km belum tembus. Kondisi jalan yang sudah tembus yakni sudah diaspal sepanjang 1.570 Km dan kondisi perkerasan sepanjang 1.218 Km. Sementara untuk Jalan Perbatasan Papua, dikatakan Arie dari total rencana panjang jalan 1,098 km, jalan yang sudah tembus mencapai 876 km,” terangnya di website PUPR tersebut.
Arie juga mengklaim keterlibatan kontraktor lokal di Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, hampir setengahnya. “Dari 77 paket di 2016 sebanyak 34 paket ditangani kontraktor lokal,” ujar Arie. (*)