 |
| Logo HIMPPAR |
Tabloid-Wani.com, Salatiga, 19 Juli 2017, Badab Pengurus Harian Hinpunan Mahasiswa dan Pelajar Papua Barat (BPH-HIMPPAR) menggelar diskusi umum dengan judul " Kebebasan Berpendapat Orang Asli Papua Dalam Negara yang Berdemokrasi perpektif Politik Hukum". Diskusi yang digelar oleh HIMPPAR melalui program kerja yang dingusung oleh Deputi Pendidikan dan Penelitian HIMPPAR periode 2017-2017 itu dibawahkan oleh Bapak Res Fobia S.H. MIDS, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan penyampaian materi terkait, ada beberapa alasan mendasar yang di ungkapkan oleh Res ialah, pertama, Negara harus memberikan kepercayaan kepada Orang Asli Papua untuk berperan dalam mengatur upaya membangun Papua sesuai dengan asyarat dan keinginan mereka tanpa pantauan khusus atau dibawah kontrol pemerintah pusat. kedua, Undang- undang nomor 21 tahun 2001 dengan beberapa keberpihakan yang diatur tidak sepenuhnya diwujudkan oleh sebab buang kepala pegang ekor. ketiga, media asing dan nasional serta lokal dibawah kendali intelegen oleh sebab kesurigaan negara atas berbagai persoalan terutama isu pelanggaran HAM yang hingga negara belum pernah selesaikan dengan baik. Selain itu, berbicara tentang demokrasi konteks pemilu, di Papua menjadi hal yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Pemilu Sistem Noken di Papua juga jadi soal tersediri karena ada dampak. dampak-dampak itu misalnya, orang yang memenangkan dipilkada akan lebih fokus pembangunan pada wilayah yang menjadi basis dari mereka dibanding yang lain.
TNI dan POLRI juga menjadi soal sendiri sebab banyaknya jumlah keamanan dengan pendekatan keamanan lebih banyak.
Mulai sekarang kita harus berfikir secara bersama-sama demi masa depan Papua hingga kita membawa rakyat Papua yang lebih baik. isu lain-lain termasuk isu soal Papua merdeka dan tidaknya akan dijawab oleh Tuhan sesuai waktu Tuhannya sendiri. demikian tegasnya.
Posted by: Otis Tabuni
Copyright ©Hasil Diskusi Langsung
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com