Ribuan Masyarakat Papua Wilayah Adat Lapago — Papua Turun Jalan Tolak DOB, Ini Isi Pernyataan Sikap…

FOTO: Wamena, Kamis (10/03/2022), ribuan massa masyarakat Papua dari 9 Kabupaten di Wilayah Adat Lapago dalam aksi demonstrasi damai menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, dan menyambut rencana kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB (UN high commissioner) berkunjung ke West Papua. (Foto. doc. ULMWP).

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal 

PERNYATAAN SIKAP RAKYAT PAPUA DI WILAYAH LAPAGO

Kami Rakyat Papua Meminta kepada pemerintah pusat Untuk segera Membatalkan Pertemuan antara Kepmendagri Bersama Bupati Se - Pegunungan Tengah Papua Yang Akan Membahas Tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Lapago Pada Tanggal 11 Maret 2022 Di Jakarta.

Sejarah Politik bangsa Papua yang telah di aneksasi sejak 1962, dan proses pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak demokratis, gagal dan cacat hukum yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum internasional one man one vote), operasi militer yang terus mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua selama 60 tahun, berbagai macam kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus yang gagal tetapi terus dipaksakan oleh Negara, dan wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terus dipaksakan oleh Pemerintah pusat dan elite politik Papua yang sepihak. DOB bukan keinginan rakyat Papua atau solusi untuk menjawab berbagai persoalan di Papua justru akan menambah malapetaka bagi rakyat Papua. Maka kami rakyat papua dengan tegas menyatakan:

1. Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Lapago.
2. Mengutuk Keras Elit Politik Bupati Se- Pegunungan Tengah Papua Dan Kami Memberikan Mosi Tidak Percaya Kepada:
1. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua
2. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli
3. Bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom
4. Bupati Mamteng Ham R Pagawak
5. Bupati Nduga Wetinus Namiangge
6. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda
7. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana
8. Bupati Tolikara Usman G Wanimbo
9. PLT Bupati Yalimo Ribka Haluk
10. Pemekaran Provinsi Bukan Hal Yang Mendesak, Orang Papua Butuh Hidup Damai Di Negerinya, Hentikan Pemekran Di West Papua.
3. Jika Pemerintah Pusat Tidak Mengindahkan Tuntutan rakyat papua Untuk Hentikan Pemekaran, maka Kami Rakyat Papua Akan Menutup Semua Aktivitas Kantor Pemerintahan Di Wilayah Lapago (Papua).
4. Pemekaran Tidak Bisa Dibahas Secara Sepihak Seperti Kebijakan Otsus, Di Papua Ada Rakyatnya Hargai Kami Pemilik Leluhur Ini, Hentikan Hentikan Semena-Mena Membuat Kebijakan Yang Merugikan Rakyat Lapago.
5. Kami Membutuhkan Penyelesaian HAM Bukan Pemekaran. Pemekaran Membawa Orang Papua Ke Genosida, Karena Pemekaran Kabupaten Saja Telah Banyak Konflik, Pemerintah Focus Benahi System Pemerintahan Bukan Menambah Masalah.
6. Indonesia Segera Membuka Akses Untuk Dewan HAM PBB Berkunjung Ke West Papua.
7. Kami Rakyat Bangsa Papua Siap Menyambut Kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua.

Wamena, Lapago, 10 Maret 2022

Penanggung Jawab

ttd

DANO TABUNI

(pernyataan ini ditandatangani oleh perwakilan dari 9 Kabupaten di Wilayah Adat Lapago, serta Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Gereja, Tokoh Perempuan, Mahasiswa, Pelajar, LSM, Aktivis HAM dan Organisasi pergerakan Papua)

Gambar: Tangkapan layar pernyataan sikapnya, Wamena, Kamis (10/03/2022)

Posted by: Admin

Copyright ©Penanggung Jawab Aksi  "sumber" 

Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Category DOB La Pago Wamena