“TPNPB OPM mendukung penuh ULMWP menjadi anggota penuh di MSG dengan alasan bahwa bangsa Papua Barat bukan Melayu kami adalah ras Melanesia,”tegas Tabuni melalui pernyataan tertulisnya yang dibacakan komando Operasi TPNPB OPM Lekagak G.Telegen dalam rekamannya videonya yang dikirim kepada redaksi Jubi 6 Januari 2017.
Telenggen membacakan pernyataan itu dalam upacara penyerahan Surat Keputusan ke 7 Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di Pegunungan West Papua. Upacara Penyerahan SK itu berlangsung di Markas KODAP Kwiyawagi yang dihadiri ribuan rakyat, ratusan militer TPN-OPM pada 19 Desember 2016.
Tujuh pimpinan dari KODAP yang hadir. Brigjend. Militer Murib panglima KODAP Sinak. Panglima KODAP Kwiyawagi Brigjend. Biliru Murib dan Panglima KODAP Ilaga Brigjend. Peni Murib dan komandan operasi TPN-OPM Lekagak Telenggen menyeruhkan elit politik di ULMWP menghentikan pertarungan kepentingan faksi.
“Pimpinan ULMWP, NRFPB, WPNCL dan PNWP segerah hentikan perlombaan (menyusun) kabinet dan konstitusi negara masing-masing,” tegasnya dalam pernyataannya.
Karena, kata dia, TPN-OPM tidak mengakui semua kabinet dan konstitusi milik faksi . TPN-OPM hanya mengakui konstitusi 1 Juli 1971. Kepada yang berlomba, TPNPB menyayangkan perlombaan kepentingan yang sangat menghambat perjuangan pembebasan Rakyat West Papua dari penjajahan itu.
Tabuni melalui jenderal operasinya itu juga menyerukan kepada Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di seluruh wilayah Papua Barat melaksanakan revolusi tahapan. Revolusi tahapan sesuai perintah panglima tertinggi 11 Desember 2012 di Tingginambut.
“Revolusi tahapan itu harus terwujud dalam satu kesatuan komando Nasional di seluruh wilayah pegunungan, pesisir pantai di Papua Barat untuk satu tujuan Papua Merdeka bukan minta otonomi, pemekaran atau minta makan minum,”tegasnya.
Kata dia, perlawanan bersenjata TPNPB dan militer Indonesia, tidak akan berhenti sebelum misi perdamaian PBB masuk di Papua Barat. Karena itu, pihaknya menyeruhan kepada negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat di seluruh dunia, bahwa segerah mendesak PBB untuk kirim pasukan Perdamaian ke Papua untuk suatu tahapan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua melalalui referendum.
Baca ini: ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua
Mewakili tujuh KODAP wilayah Pegunungan Papua, Panglima KODAP Kwiyawagi Brigjend. Biliru Murib menyatakan pihaknya siap melaksanakan tahapan revolusi. Tahapan revolusi dalam batasan-batasan wilayah kekuasaannya.
Salah satu langkaha pasti baginya, militer Indonesia tidak boleh memasuki wilayah kekuasaannya itu. Resiko dari melewati batas wilayah adalah peperangan. Pihaknya tidak segan-segan mengeluarkan amunisinya.
“Jika kedapatan militer Indonesia melintas wilayah yang telah patok, TPNPB tetap akan tembak mati,”tegasnya tanpa memberikan batasan wilayah yang jelas dan tegas.
Masyarakat sipil, sekretaris Dewan Adat Papua wilayah Lapago, Dominikus Surabut,mengatakan tidak ada satupun kelompok orang Papua yang tidak mendukung perjuangan ULMWP.
“Semua elemen termasuk masyarakat adat memberi mandat perjuangan kepada ULMWP,”tegasnya ketika diminta komentar.
Kata dia, ketika ditanya perang gerilya yang dilancarkan TPN-OPM, DAP tidak mencampuri urusan militer. DAP hanya mengatur ranah wilayah adat dengan fokus perjuangan sipil kota.
“Perang bersenjata itu urusan militer tetapi harus kita pahami bahwa perjuangan Papua sekarang sudah lebih maju. Perjuangan kemanusiaan dan HAM melalui jalur diplomasi,”ujarnya.(*)
Baca juga: Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP
Posted by: Benny Mawel
Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com