Soleman Ponto mantan kepala Badan Intelejen Negara (BIN/BAIS),
dalam channel you tube publica podcast, berdurasi satu jam lebih delapan menit, dengan tema Papua Selalu bergejolak, yang di Mediasi langsung oleh Iskandar Sitompul pada 25/02/23. Dapat anda ikuti ling berikut ini, (https://youtu.be/5Ch5UTf7rBs)
Pemerintah Indonesia menganggap Papua adalah bagian dari Indonesia berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 2504, Sesungguhnya pemerintah Indonesia serius memperhatikan Papua dengan baik di bidang Ideologi, Pertahanan dan keamanan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan dan kesehatan tetapi kenapa gejolak Papua terus menerus terjadi sampai saat ini? demikian pertanyaan Iskandar Sitompul saat diskusi masalah Papua.
Menurut Ponto mengungkapkan dan mengakui bahwa kesalahannya adalah Pepera 1969 telah di lakukan namun sistemnya, mekanisme Indonesia yaitu Sistem Perwakilan, Seharusnya mekanisme Internasional/PBB, satu orang satu suara (one man one vote), itulah akar persoalan Masalah Papua.
Majelis Umum PBB mencatat persetujuan itu dengan nama resolusi 2504, jika tidak, Papua akan memilih untuk berpisah dengan Indonesia (aman-aman saja). Keputusan seperti itu menurut Ponto tidak akan pernah abadi suatu saat akan cabut, Jika Pelanggaran HAM di Papua Meningkat secara Terstruktur dan masif di lakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Panto menyakini Papua terus bergejolak jika tidak mencabut resolusi 2504 di Majelis Umum PBB, karena akar persoalan Papua adalah Pepera 1969 di lakukan tidak demokratis, Pepera 1969 sebagai akar persoalan di lawan oleh rakyat dan bangsa Papua selama ini.
Pepera 1969 menyebabkan tragedi dan krisis kemanusiaan di tanah Papua, Pepera 1969 mengakibatkan orang Papua di bantai seperti hewan dan binatang, Pepera 1969 di menangkan oleh Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Pepera 1969 adalah akar dari kekejaman dan kejahatan kemanusiaan.
Sintong Panjaitan dalam bukunya di kutip oleh Dr. Socrates Sofyan Yoman (2019:7): perjalanan seorang prajurit perang komando mengakui: "seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi tempur, teritorial dan wibawa, sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua merdeka" (2009:169).
Apa yang di akui Sintong Panjaitan adalah fakta kejahatan Militer Indonesia menghancurkan hati nurani dan masa depan rakyat west Papua, "fakta sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya mayoritas 95 % orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua". (Sumber: pertemuan Rahasia duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan anggota tim PBB, Fernando Ortiz Sanz pada Juni 1969)
Soleman mengakui bahwa pemerintah Indonesia saat ini salah dalam melabelkan Gerakan Papua Merdeka, menurutnya memberikan stikma OPM, separatis, makar, KKB/KKSB justru banyak melanggar hak asasi manusia dengan dalil penegakan hukum tetapi banyak masyarakat sipil yang berjatuhan dan sehingga Isu hak asasi manusia (HAM) bergema di dunia Internasional dan berpotensi melahirkan resolusi politik di Majelis Umum PBB bagi Papua.
Soleman Ponto mantan BIN/BAIS itu mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah melabelkan Gerakan Papua merdeka adalah Gerakan Pemberontakan Untuk Memisahkan diri dari Indonesia ( the side at foces) karena mereka sudah menguasai sebagian wilayah, mempunyai hirarki yang jelas, melakukan disiplin militer/punya pangkat dan sewaktu-waktu mereka bisa menyerang itu yang selama ini mereka lakukan.
Dengan demikian domainnya Tentara punya tugas untuk menumpas itu tetapi selama ini pemerintah menganggap itu kriminal bersenjata maka tidakan kriminal itu harus di hadapi oleh polisi (law in fochman) namun kenyataannya banyak melakukan Pelanggaran HAM yang terjadi sehingga banyak masyarakat sipil dan Militer yang jadi korban.
Oleh : Lawe Wandikbo