Jayapura, 20 April 2026 — Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP) Wilayah Tabi menyatakan dukungan terhadap rencana pertemuan Komite Luar Negeri Parlemen Belanda (Tweede Kamer) yang di jadwalkan berlangsung pada 21 April 2026. Forum tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk menyuarakan situasi Papua di tingkat internasional.
Dalam
pernyataan sikapnya, GR-PWP menyebutkan dukungan penuh kepada perwakilan
Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua, yakni Presiden Hon.Benny
Wenda, ketua IPWP, International Parliament for West Papua Alex Sobel, dan Raki
Ap, yang dijadwalkan hadir dalam forum tersebut. Mereka dianggap membawa
aspirasi rakyat Papua ke hadapan parlemen dan publik internasional, khususnya
pemerintah Belanda.
Selain itu,
GR-PWP juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai dugaan pelanggaran
hak asasi manusia di Papua. Dugaan tersebut mencakup kekerasan terhadap warga
sipil, perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, serta meningkatnya jumlah
pengungsi akibat konflik bersenjata yang masih berlangsung.
GR-PWP Juga turut
mendesak pemerintah Belanda untuk menghentikan kerja sama bilateral dengan
Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Termasuk di dalamnya adalah
penghentian ekspor dan impor alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang
dinilai berpotensi memperburuk dampak kemanusiaan di Papua.
Lebih lanjut,
GR-PWP meminta pemerintah Belanda untuk mendorong keterlibatan Komisaris Tinggi
Hak Asasi Manusia PBB agar dapat melakukan investigasi langsung ke Papua
terkait dugaan pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang
berlangsung saat ini.