No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Posted by:
Copyright ©(...) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
"Perombakan Kabinet ULMWP Picu Dinamika Internal, Bucthar Tabuni Serukan Persatuan"
Jayapura, 7 Mei 2026 — Pengumuman perombakan kabinet Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) oleh Presiden Sementara Benny Wenda pada 1 Mei 2026 lalu menjadi perhatian berbagai pihak dan dinilai sebagai salah satu momentum penting dalam perjalanan politik Papua Barat.
Dalam pernyataannya, Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda, menegaskan bahwa langkah perombakan kabinet dilakukan untuk memperkuat struktur pemerintahan sementara ULMWP. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi di tengah situasi perjuangan yang disebut masih penuh tekanan dan tantangan politik.
Beberapa waktu setelah pengumuman tersebut, Badan Kongres Pemerintah Sementara ULMWP yang dipimpin Bucthar Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Presiden Benny Wenda dan Perdana Menteri Edison Waromi atas langkah rekrutmen kabinet dalam struktur Pemerintah Sementara ULMWP. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Facebook resmi Bucthar Tabuni.
Namun demikian, dinamika internal juga muncul menyusul pengumuman tersebut. Sebelumnya, pada 4 Mei 2026 lalu, Bucthar Tabuni melalui akun Facebook pribadinya menyoroti pentingnya koordinasi dalam tata kelola organisasi perjuangan. Ia menyatakan bahwa koordinasi merupakan prinsip dasar dalam menjalankan organisasi, sehingga penunjukan tanpa konfirmasi dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman secara prosedural maupun politik.
Dalam pernyataannya, Bucthar Tabuni mengajak seluruh pejuang Papua untuk menyikapi setiap dinamika perjuangan dengan pikiran terbuka dan sikap positif. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan politik demi mencapai cita-cita kemerdekaan Papua Barat.
Pernyataan tersebut muncul setelah pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyampaikan penolakan terhadap pengumuman kabinet Pemerintah Sementara ULMWP yang diumumkan pada 1 Mei 2026 lalu. Penolakan itu disampaikan melalui juru bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom, bersama Terianus Sato yang beredar di media sosial belum lama ini.
Pihak TPNPB menilai bahwa sejumlah nama petinggi militer mereka dimasukkan dalam struktur kabinet tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Karena itu, TPNPB bersama sejumlah pihak lainnya memilih menyatakan penolakan dan meminta adanya klarifikasi dari Presiden Pemerintah Sementara ULMWP maupun pimpinan West Papua Council terkait proses pembentukan kabinet tersebut.
Meski demikian, berbagai pihak di internal gerakan perjuangan Papua tetap berharap dinamika yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan konsolidasi politik yang lebih terbuka, guna menjaga persatuan serta memperkuat legitimasi perjuangan Papua Barat di tingkat internasional.
Penulis: Atmind