Sidang Paripurna Legislative Caouncil Pemerintah Sementara ULMWP Yang Pertama Melantik Seluruh Angg…

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Posted by:  Copyright ©(...) "sumber" Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Jayapura, 5 Juli 2025 — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menggelar Sidang Paripurna pertama West Papua Council yang bersejarah, bertempat di Aula Asrama Tolikara, Yoka. Dalam sidang ini, Ketua West Papua Council, Hon. Bucthar Tabuni, secara resmi melantik ratusan anggota kongres yang terdiri dari anggota Senat dan Legislative Council tingkat pusat, wilayah, dan daerah (suku).

Sidang paripurna ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain:

1. Penetapan struktur legislatif pusat, senat, wilayah, dan daerah yang telah terbentuk;
2. Pelantikan resmi seluruh anggota Senat dan Legislative Council dari berbagai wilayah dan daerah (suku)
3. Penetapan fraksi dan pembentukan komisi-komisi sesuai kebutuhan perjuangan.

Hon. Bucthar Tabuni memimpin langsung jalannya sidang sebagai Ketua West Papua Council, berdasarkan mandat yang diperolehnya dari forum Kongres tahun 2023.

Dalam momentum penting ini, Hon. Bucthar Tabuni melantik dan menetapkan struktur kepemimpinan yang terdiri dari:

• 7 Wakil Ketua West Papua Council.
• 21 Anggota Senat terpilih,
• 7 Ketua Wilayah West Papua Council,
• 58 Ketua Daerah/Suku,
• Seluruh anggota legislatif dari pusat, wilayah, dan daerah.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Ketua West Papua Council. Seluruh anggota legislatif berdiri dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi nama kuasa Tuhan YAHWE ELOHIM, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Papua dan memegang teguh konstitusi serta cita-cita luhur bangsa Papua. Saya akan melaksanakan tugas sebagai anggota Senat dan Legislative Council dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan bangsa dan rakyat Papua. Saya bersumpah."

Penandatanganan sumpah jabatan dilakukan oleh perwakilan unsur pimpinan, yaitu:

• Ondo Bris Mbrambra (mewakili pusat),
• Permenas Wandikmbo (mewakili Senat),
• Pdt. Yakob Imbir (mewakili wilayah),
• Yanius Wenda (mewakili daerah/suku).

Setelah pelantikan, sidang menetapkan pembentukan empat komisi strategis berdasarkan prioritas perjuangan, yaitu:

1. Komisi Pertahanan dan Keamanan – 67 anggota,
2. Komisi Hukum dan HAM – 46 anggota,
3. Komisi Anggaran – 59 anggota,
4. Komisi Politik dan Hubungan Luar Negeri – 57 anggota.

Rekomendasi dan Keputusan Sidang

Sidang paripurna juga menghasilkan beberapa keputusan penting, termasuk pemberlakuan pajak perjuangan untuk seluruh unsur legislatif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembiayaan perjuangan kemerdekaan, dengan rincian sebagai berikut:

• Total pajak tahunan sebesar Rp 1.500.000 per anggota, dibagi rata ke: daerah (Rp 500.000), wilayah (Rp 500.000), dan pusat (Rp 500.000).
• Pajak ini wajib disetor setiap bulan Maret dan berlaku untuk semua pimpinan serta anggota legislatif di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan senat.

Selain itu, sidang merekomendasikan hal-hal berikut:

1. GR-PWP (Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua) diminta bertanggung jawab melengkapi struktur West Papua Council yang belum terbentuk di seluruh wilayah;
2. PANSUS ditugaskan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) turunan yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan nasional bangsa Papua.

Sidang ditutup pada pukul 14.09 WIT dengan doa, dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat persatuan. Usai kegiatan, para peserta berjalan kaki dari tempat sidang menuju kediaman Ketua West Papua Council, Hon. Bucthar Tabuni di Kamwolker, sebagai simbol kesederhanaan dan komitmen terhadap perjuangan rakyat Papua.

Penulis oleh Lawe Wandikbo