Wamena, 10 Desember 2024 – Forum Solidaritas Aktivis Kemanusiaan West Papua, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Papua, menggelar kampanye besar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang ke-76. Mereka menuntut Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB segera mengunjungi Papua untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Annue Yoman, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menyampaikan bahwa sejumlah tragedi besar di Papua, seperti Tragedi Wasior 2001, peristiwa Wamena berdarah 2003, Paniai berdarah 2014, serta kasus mutilasi empat warga sipil di Timika pada 2023, merupakan luka yang belum juga terselesaikan, baik melalui jalur hukum nasional maupun internasional. Menurut Yoman, pelanggaran HAM ini telah menelan ribuan korban jiwa dan mencerminkan ketidakadilan yang terus berlangsung selama puluhan tahun.
"Sejak tahun 1960-an hingga 2024, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak pernah berhenti. Pemerintah Indonesia tidak berpihak pada masyarakat adat Papua, malah menggunakan kekuatan militer untuk menekan aspirasi mereka," ujar Yoman dengan tegas.
Dalam aksi ini, Forum Solidaritas Aktivis Kemanusiaan West Papua menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk segera berkunjung ke Papua dan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
- Menuntut pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis internasional ke Papua.
- Menolak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI-Polri atas nama keamanan nasional, yang dinilai sewenang-wenang membantai dan membunuh orang Papua.
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik semua pasukan militer dari Papua.
- Menuntut pemerintah daerah untuk segera memberantas perjudian dan peredaran minuman keras (miras) di Papua.
- Menolak kebijakan transmigrasi yang memindahkan penduduk dari Jawa ke Papua, serta menegaskan bahwa Papua bukanlah "tanah kosong".
- Menolak investasi asing yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.
Aksi ini berlangsung dengan semangat solidaritas dan tuntutan kuat terhadap pemerintah Indonesia serta komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas demi penghentian pelanggaran HAM di Papua. Para aktivis berharap agar suara mereka didengar dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendesak penyelesaian masalah HAM di Papua yang telah berlarut-larut.